Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong mendorong penguatan produksi lokal hingga tahap pengolahan hasil pertanian sebagai bagian dari strategi jangka menengah pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan ekonomi daerah.
“Yang perlu kita dorong adalah hilirisasi. Tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi bagaimana produk tersebut memiliki nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Arahan itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (20/7/2026). Pertemuan membahas evaluasi pengendalian inflasi Semester I dan penguatan rencana aksi TPID Semester II Tahun 2026.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi tahunan Sulawesi Selatan pada Juni 2026 mencapai 3,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,06. Angka itu meningkat dari inflasi tahunan Mei 2026 yang tercatat sebesar 3,12 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 5,69 persen. Selain emas perhiasan sebagai penyumbang utama, komoditas pangan dan energi yang turut memberi andil terhadap inflasi meliputi ikan layang, tomat, cabai rawit, daging ayam ras, beras, minyak goreng, bawang merah, dan bensin.
Inflasi Sulawesi Selatan dihitung dari gabungan Indeks Harga Konsumen pada delapan kabupaten/kota cakupan IHK, yakni Bulukumba, Watampone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo.
Kabupaten Toraja Utara tidak termasuk dalam cakupan penghitungan itu. Karena itu, angka inflasi Sulawesi Selatan menjadi konteks regional, sedangkan kondisi harga di Toraja Utara perlu dibaca melalui pemantauan harga, stok, pasokan, dan distribusi komoditas di daerah.
Untuk memperkuat pemantauan, Bupati meminta perangkat daerah terkait menyiapkan mekanisme pelaporan berkala mengenai stok dan harga komoditas pangan strategis oleh toko dan pelaku usaha. Data itu diperlukan untuk memantau perubahan harga, ketersediaan barang, dan kebutuhan intervensi pemerintah daerah.
Bupati juga mendorong gerakan menanam cabai di lingkungan masyarakat dan perkantoran. Gerakan ini diarahkan untuk menambah pasokan dari produksi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Bupati menilai kerja sama antardaerah perlu diperkuat. Ia mencontohkan pasokan bawang merah dari Kabupaten Enrekang sebagai salah satu pola kerja sama yang dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan komoditas di Toraja Utara.
Selain itu, koordinasi dengan Bulog dan pelaksanaan operasi pasar diperkuat berdasarkan perkembangan harga dan ketersediaan barang. Perangkat daerah terkait diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat pada musim liburan dan pelaksanaan kegiatan sosial budaya.
Dampak musim kemarau turut menjadi perhatian Bupati dalam menjaga produksi pertanian. Frederik meminta optimalisasi pompa irigasi dan jaringan perpipaan serta menjaga sumber air baku agar produksi pangan tetap berjalan.
Dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak, Bupati mengapresiasi pemanfaatan CCTV oleh Polres Toraja Utara untuk memantau antrean kendaraan di SPBU. Menurut Bupati, hasil pemantauan dapat menjadi bahan koordinasi untuk mengurai antrean dan mengantisipasi kebutuhan penambahan pasokan BBM.
HLM diikuti Wakil Bupati Toraja Utara, Sekretaris Daerah, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, TNI/Polri, dan perangkat daerah terkait. Bupati meminta seluruh unsur TPID memperkuat pertukaran data, koordinasi, dan pengawasan untuk menjaga ketersediaan barang, kelancaran distribusi, stabilitas harga, serta daya beli masyarakat.
Diskominfo-SP 2026
