Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi meminta Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyiapkan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ia juga meminta layanan pendampingan keluarga diperkuat agar korban memiliki tempat untuk mencari perlindungan.

“Saya meminta di Toraja Utara, Bapak Wakil Bupati, agar disiapkan rumah aman. Kami dari pemerintah provinsi siap memberikan dukungan,” ujar Fatmawati dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gedung Art Center, Rantepao, Sabtu (26/9/2026).

Kebutuhan rumah aman juga disampaikan Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT) dalam sesi diskusi. Organisasi tersebut telah menjalankan kegiatan pengasuhan, pencegahan kekerasan, dan pendampingan korban. Mereka meminta dukungan pemerintah agar kerja pendampingan itu dapat diperkuat.

Yayasan Kasih Kita membawa persoalan lain dari penanganan kasus: biaya visum. Perwakilan yayasan menyampaikan bahwa kendala biaya dapat muncul saat korban memerlukan pemeriksaan medis. Mereka juga menyinggung kasus kekerasan yang terkadang berakhir melalui penyelesaian secara kekeluargaan.

Menanggapi kebutuhan biaya visum, Fatmawati mengatakan pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Sulawesi Selatan apabila anggarannya tidak tersedia di daerah. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran untuk visum serta layanan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma.

Fatmawati juga meminta Shelter Keluarga dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diaktifkan dan diperkuat. Menurutnya, pencegahan perlu dimulai dari keluarga, sedangkan korban yang telah mengalami kekerasan harus bisa memperoleh perlindungan dan pendampingan.

Ia mengingatkan bahwa kekerasan tidak boleh ditutup sebagai aib atau dianggap semata-mata urusan privat keluarga. Korban dan orang di sekitarnya perlu berani berbicara serta melapor.

“Pemerintah juga harus hadir memberikan perlindungan,” ujar Wagub.

Diskominfo-SP - 2026